Jakarta, Technologue.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan adanya pembengkakan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Untuk mengakalinya, pemerintah telah menggeser anggaran hampir Rp 200 triliun dari pos yang sebelumnya dialokasikan untuk program lain.
Bendahara negara menyampaikan bahwa lonjakan pembiayaan terjadi seiring kebutuhan penanganan bencana alam hingga subsidi dan kompensasi energi. Penyesuaian ini menjadi langkah pemerintah agar tekanan fiskal tidak mengganggu program prioritas nasional.
Suahasil merinci, anggaran yang telah digunakan untuk menangani bencana alam mencakup bencana di Sumatra hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencapai Rp 60 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu pemicu utama kenaikan belanja negara tahun ini.
“Bencana alam sampai dengan saat ini dari sejak bencana alam di Sumatera bagian utara lalu ke beberapa tempat lain termasuk karhutla yang kita harus tangani saat ini, paling tidak sudah menyerap tambahan anggaran sekitar Rp 60 triliun sendiri,” kata Suahasil dalam acara Rapimnas Kadin di Jakarta, Jumat (30/10).
Selain bencana alam, peningkatan belanja negara dipicu oleh tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menahan gejolak harga energi global agar tidak langsung membebani masyarakat.
Kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli sekaligus memastikan aktivitas perekonomian tetap berjalan. Situasi ini juga berkaitan dengan dinamika harga energi yang turut memengaruhi beban subsidi pemerintah.
Suahasil menjelaskan, pemerintah menghadapi pilihan antara meningkatkan penerimaan negara atau menggeser anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan untuk program lain. Kementerian Keuangan pun melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja.
“Dalam skala belanja Rp 3.843 triliun, itu mungkin sekarang sudah hampir Rp 200 triliun yang kami geser-geser, tapi kemudian keseluruhannya belanjanya naik kira-kira Rp 300 triliun,” katanya.
Baca Juga:
Seiring kebutuhan belanja yang meningkat, pemerintah menaikkan target pendapatan negara pada tahun ini. Langkah itu diambil agar pembiayaan tambahan tetap terkendali di tengah tekanan fiskal.
“Pendapatan kami targetkan Rp 3.154, tapi kemudian outlook ini harus dinaikkan sedikit. Jadi saya menaikkan kira-kira Rp 50 triliun. Kenapa kita mesti naikkan? Karena kebutuhan belanjanya meningkat pesat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Suahasil juga menuturkan target belanja negara pada 2027 mencapai sekitar Rp 4.100 triliun. Sementara itu, penerimaan negara dipatok mencapai lebih dari Rp 3.400 triliun.
Dengan proyeksi tersebut, pemerintah tampaknya akan terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan penerimaan negara. Penggeseran anggaran menjadi salah satu cara agar pembengkakan belanja tidak mengganggu stabilitas fiskal.
Kenaikan belanja juga menuntut kejelasan prioritas di setiap pos anggaran. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana dan perlindungan daya beli masyarakat menjadi fokus yang tidak bisa diabaikan.
Langkah penggeseran anggaran ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak. Meski begitu, pemerintah tetap menargetkan penerimaan negara lebih tinggi untuk menutup kebutuhan belanja yang meningkat pesat.
Bagi publik, keputusan tersebut berkaitan langsung dengan harga energi dan program yang bergantung pada dukungan anggaran. Pemerintah berharap kebijakan ini menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan di tengah tekanan global.
