Technologue.id, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat menangguhkan pemrosesan permohonan sertifikasi tenaga kerja permanen yang melibatkan sejumlah perusahaan teknologi besar, termasuk Microsoft dan Adobe. Kebijakan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan program visa H-1B yang memungkinkan tenaga kerja asing bekerja di AS.

Menteri Tenaga Kerja AS Keith Sonderling mengatakan pemerintah tidak akan menerima permohonan baru maupun memproses permohonan yang masih tertunda dari perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Selain Microsoft dan Adobe, perusahaan yang disebut terdampak mencakup Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCL Technologies, dan Capgemini.

Wakil Presiden AS JD Vance menuding perusahaan-perusahaan tersebut membatasi publikasi lowongan kerja di dalam negeri sehingga lebih banyak merekrut pekerja asing dibandingkan warga negara Amerika. Microsoft secara khusus disebut dalam tuduhan tersebut.

Microsoft membantah anggapan bahwa mayoritas perekrutannya di AS bergantung pada tenaga kerja asing. Perusahaan menyatakan sebagian besar karyawannya di negara tersebut merupakan warga negara Amerika.

Microsoft juga menjelaskan bahwa dari sekitar 6.000 permohonan visa H-1B yang diajukan pada tahun fiskal sebelumnya, sekitar 80 persen merupakan permohonan untuk memperpanjang atau mengubah status karyawan yang sudah bekerja di perusahaan.

Sementara itu, permohonan untuk karyawan baru disebut hanya mencakup sekitar 1 persen dari total tenaga kerja Microsoft di AS. Perusahaan menyatakan para pekerja tersebut sudah berada secara sah di AS sebelum memutuskan bergabung dengan Microsoft.

Microsoft menegaskan bahwa pengajuan visa H-1B dilakukan bagi pekerja yang memenuhi persyaratan program tersebut. Adapun Adobe belum memberikan tanggapan dalam laporan yang menjadi sumber berita ini.